Dugaan Maladministrasi Penjabat Daerah Terancam Pulang Ke Asal Jabatan

0
29

 

 

Bekasi-Patriot Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merespon secara cepat adanya temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi proses pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.

“Temuan tersebut merupakan hasil dari tindak lanjut atas laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang meminta informasi terkait penunjukan Pj kepala daerah kepada Kemendagri,” ujar Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dikutif patriotindonenesia.id dari ombudsman.go.id.

Adapun dalam temuannya, Ombudsman RI menemukan tiga hal maladministrasi yang dilakukan Kemendagri.

Maladministrasi pertama, penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan.

“Penundaan berlarut karena memang hingga hari ini belum adanya tanggapan yang memadai terhadap permintaan informasi dan surat keberatan dari lembaga yang melapor,” lanjut anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng.

Diketahui, Mendagri Tito Karnavian dilaporkan atas dugaan maladministrasi terkait penentuan Pj kepala daerah oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kontras, ICW, dan Perludem. Para pelapor menilai proses penunjukan Pj kepala daerah itu jauh dari partisipasi publik dan transparansi, sehingga pelapor meminta pemerintah memberikan penjelasan dengan menyurati Mendagri untuk membuka dokumen pengangkatan Pejabat (PJ).

Maladministrasi kedua, penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat kepala daerah seperti misalnya, pengangkatan yang berasal dari unsur TNI aktif.

Kemendagri Respon Ombudsman Soal Temuan Maladministrasi Pj Kepala Daerah, Begini…
Hedy Herdyanto
Kamis, 1 September 2022 | 13:47 WIB
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merespon secara cepat adanya temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi proses pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. (Ombudsman.go.id)
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merespon secara cepat adanya temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi proses pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah. (Ombudsman.go.id)

“Ombudsman menilai pada prinsipnya anggota aktif TNI hanya dapat menduduki jabatan di 10 bidang atau instansi. Sementara pengangkatan pada jabatan di luar itu, termasuk dalam jabatan sebagai penjabat kepala daerah, perlu merujuk aturan lengkap esensi UU TNI dan UU ASN tentang status kedinasan,” terang Robert.

Maladministrasi ketiga, maladministrasi dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai momentum untuk penataan regulasi turunan.

Diketahui, putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 berimplikasi kepada keterikatan pemerintah akan sejumlah poin, antara lain namun tak terbatas pada pengisian kekosongan jabatan kepala daerah masih dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis; penerbitan Peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016; pengunduran diri dari dinas aktif, berstatus pejabat pimpinan tinggi bagi Polri dan TNI; pemberian kewenangan Penjabat yang sama dengan Kepala Daerah definitif; pemenuhan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang diangkat sebagai Penjabat Kepala daerah.

Oleh karena itu, lanjut Robert, Ombdusman meminta Mendagri melakukan sejumlah tindakan korektif, yaitu menindaklanjuti atau menjawab surat pengaduan dan substansi keberatan dari pihak pelapor.

Lalu, memperbaiki proses pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI aktif dan meminta agar PJ kepala daerah tidak diisi oleh prajurit aktif.

Kemudian, Mendagri diminta menyiapkan naskah usulan pembentukan PP (Peraturan Pemerintah) terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja, hingga pemberhentian penjabat kepala daerah. Robert meminta agar putusan MK dijadikan momentum pemerintah menata regulasi, salah satunya dalam peraturan pemerintah (PP).

Selanjutnya, Kemendagri diminta menindaklanjuti tindakan korektif Ombudsman dalam waktu sebulan.

“Sebagai dokumen yang sifat otoritatif, resmi, maka mungkin perhatian penuh terhadap tiga bentuk maladministratif dan tiga bentuk tindakan korektif yang kami mintakan dalam waktu 30 hari meminta pihak Kemendagri untuk menindaklanjuti tindakan korektif Ombudsman,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here