Praktisi Hukum Minta Kejari Cikarang Tangkap, Oknum Kapuskes Dan Dirut RSUD Pemberi Suap Ratusan Juta Rupiah

0
6

 

Bekasi-Patriot Indonesia

Praktisi Hukum yang juga seorang Lawyer atau Pengacara, sekaligus Juga Pemimpin Redaksi Media Patriot Indonesia NURHASAN,SH, agar Kejaksaan Negri ( Kejari) Cikarang Kabupaten Bekasi, melakukan Tindakan Hukum secara Tegas Menetapkan Tersangka dan Menangkap Sejumlah Oknum Kepala Puskesmas dan Oknum Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin Kabupaten Bekasi. Pasalnya, Kasus Dugaan Gratifikasi atau Suap Menyuap Tersebut, sudah sejak beberapa bulan lalu di tangani oleh Kejaksaan Negri ( Kejari) Cikarang Kabupaten Bekasi, Namun hingga saat ini para Oknum Kepala Puskesmas dan Oknum Dirut RSUD itu belum diketahui bagaimana Kepastian hukumnya. Bahkan, Status Hukumnya saja belum Jelas. Padahal Sejumlah Oknum Kepala Puskesmas dan Oknum Dirut RSUD Cabangbungin tersebut, beberapa bulan lalu di ketahui Memberikan Uang ratusan juta rupiah kepada Oknum Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa barat, dimana Uang ratusan juta rupiah itu diduga sebagai Uang Suap. Papar NURHASAN, SH.

NURHASAN,SH menegaskan, bahwa Menurut Pendapatnya secara sisi Hukum, Pemberian Uang Ratusan juta rupiah oleh Sejumlah Oknum Kepala Puskesmas dan Oknum Dirut RSUD itu merupakan Tindak Pidana Korupsi Suap menyuap. sebab Katanya, Baik pemberi maupun penerima merupakan Aparatur Sipil Negara ( ASN). sehingga sebagai seorang Praktisi Hukum dirinya meyakini, Pemberian dan Penerimaan Uang Ratusan juta rupiah tersebut, diyakini berkaitan dengan tugas dan jabatan masing masing, baik pemberi maupun Penerima. Oleh karena itu, Lanjut NURHASAN,SH, karena ini merupakan kasus Gratifikasi atau suap menyuap, menurut hukum baik Pemberi maupun Penerima harus diminta Pertanggung jawaban hukum. Jelasnya. Adapun pasal yang tepat di sangkakan kepada kepada Pemberi dan Penerima adalah Pasal 12B Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor). Jelasnya.

Masih kata NURHASAN,SH, terkait kasus tersebut Kejaksaan Negri (Kejari) Cikarang Kabupaten Bekasi tidak perlu buang buang waktu, segera saja lakukan tindakan hukum secara tegas, Tetapkan tersangka dan tangkap para Pemberi suap tersebut. Sehingga kasus mencapai suatu kepastian hukumnya, dan guna memenuhi keadilan di masyarakat. Ingat Lho.. Dalam hukum itu mengenal Proses hukum cepat dan Biaya Ringan. Apabila dalam kasus ini Kejaksaan Negri (Kejari) Cikarang tidak segera Memastikan bagaimana Status Hukum terhadap Para Oknum Kepala Puskesmas dan Oknum Dirut RSUD Cabangbungin Kabupaten Bekasi tersebut, Maka Patut di Pertanyakan Ada apa dengan Kejaksaan Negri Cikarang..? Tanyanya. NURHASAN, SH juga meminta kepada Kejaksaan Negri (Kejari) Cikarang Kabupaten Bekasi, tidak ‘Main Main’ dalam Menangani Kasus ini. Sebab, kasus Pemberian Uang Ratusan Juta Rupiah Oleh Sejumlah Oknum Kepala Puskemas dan Oknum Dirut RSUD tersebut sudah Mendapat Perhatian Publik secara luas. Terutama Masyarakat Kabupaten Bekasi, Menunggu ingin mengetahui Bagaimana Kepastian hukum dari kasus ini. Pungkas NURHASAN,SH.

Untuk Menyegarkan ingatan saja, Sebagaimana telah diketahui bersama, pada Rabu (30/03/2022) Tim gabungan dari Kejaksaan Negri (Kejari) Cikarang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa barat, melakukan penangkapan terhadap 2 orang Oknum Auditor BPK Perwakilan Jawa barat, berinisial AMR dan F di gedung BKAD Kabupaten Bekasi, lantaran di duga menerima uang ratusan juta rupiah dari sejumlah Oknum Kepala Puskesmas dan Oknum Dirut RSUD Cabangbungin Kabupaten Bekasi. Dari hasil Penggeledahan yang dilakukan Tim dari Kejaksaan Negri Cikarang dan Kejaksaan Tinggi Jawa barat, yang dilakukan di salah satu Apartemen di Wilayah Bekasi Selatan sesaat Penangkapan, ditemukan Uang sebagai Barang Bukti (BB) sebanyak kurang lebih Rp 350 juta rupiah. Informasi yang di peroleh awak media, rincianya sebesar Rp 250 juta dari Para Oknum Kepala Puskemas dengan cara Patungan, dan sebesar Rp 100 juta dari Oknum Dirut RSUD Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

Perlu disampaikan disini, Belakangan di ketahui 2 Oknum Auditor BPK Perwakilan Jawa barat tersebut, Proses hukumnya di lakukan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa barat. Dan di peroleh informasi, dari 2 Oknum Auditor BPK Perwakilan Jawa barat tersebut, hanya satu yakni AMR yang di tetapkan sebagai tersangka. Adapun Oknum Berinisial F, karena tidak ditemukan alat bukti, F dikembalikan ke BPK untuk dilakukan Pembinaan.

Ditempat Terpisah, Dua orang Kepala Puskesmas masing masing berinisial dokter Y dan dokter AF, ketika di konfirmasi di kantornya terkait kasus tersebut, keduanya mengaku bahwa dirinya telah diminta keterangan atau di periksa okeh Kejaksaan Negri Cikarang dalam kasus Pemberian Uang ratusan juta rupiah kepada Oknum BPK perwakilan jawa barat tersebut. ” Ya benar kami sudah dimintain keterangan oleh Kejaksaan Negri Cikarang” kata dokter Y.

Sedangkan Oknum Kepala Puskesmas berinisial dokter AH yang disebut sebut sebagai Koordinator para Kepala Puskesmas itu, berulangkali di sambangi ke Kantornya untuk dikonfirmasi, dia ( dokter AH) tidak pernah berada di kantornya. Begitupun Dirut RSUD Cabangbungin berkali kali di pesankan ke anak buahnya untuk di Konfirmasi, selalu di katakan bahwa Dirut RSUD Cabangbungin berinisial HH itu, dikatakan selalu sibuk di luar kantor. Oknum Koordinator Kepala Puskesmas dokter AH dan Oknum Dirut RSUD Cabangbungin H.M itu setelah kasus ini Mencuat, terkesan Menghilang bagai di telan bumi, dan Menghindar dari Kejaran Wartawan.

Bagaimana Kepastian Hukum dari Kasus Dugaan Gratifikasi atau Suap Menyuap Oleh Oknum ASN ini, Kita Tunggu Edisi Berikutnya. (Hadi Santoso).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here