Arie Chandra: PJ Kepala Daerah Harus Dievaluasi Setiap 4 Bulan

0
6

 

Bekasi -Patriot Indonesia

Ketua Umum WRC PAN RI Arie Chandra, SH., M.H mengapresiasi rencana Kemendagri yang akan melibatkan DPRD dalam proses rekrutmen calon Penjabat Kepala Daerah dan perpanjangan Penjabat Kepala Daerah yang sudah melewati masa satu tahun untuk jabatan yang sama satu tahun berikutnya.

Penjabat Bupati, Walikota dan Gubernur harus mendapatkan evaluasi berkala, misal setiap empat bulan, demi menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.

“Kita menyoroti isu tentang kebutuhan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat kepala daerah, di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Bekasi terdengar kabar Penjabat Bupatinya digadang-gadang untuk mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2024,” ujar Ketua Umum Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN RI) Arie Chandra Azis, S.H, M.H dihubungi Mitranews.net, Jumat, 02 September 2022 pagi.

Arie Chandra mengatakan, evaluasi berkala patut dilakukan agar kepala daerah dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Begitupun keberpihakannya terhadap pencalonan Gubernur dan Presiden patut diselidiki,” ungkap Arie Chandra.

Dirinya mengapresiasi rencana Kemendagri yang akan melibatkan DPRD dalam proses rekrutmen calon Penjabat Kepala Daerah dan perpanjangan Penjabat Kepala Daerah yang sudah melewati masa satu tahun untuk jabatan yang sama satu tahun berikutnya.

Hal tersebut untuk mencegah munculnya penolakan yang cenderung politis dari DPRD pada saat bertugas.

“Dengan memberikan ruang bagi DPRD untuk mengusulkan calon Pj Kepala Daerah, Kemendagri menunjukan keinginannya untuk menjalankan praktek berdemokrasi,” ujarnya.

Arie mendukung rencana Kemendagri membuat Peraturan teknis terkait rekrutmen Penjabat kepala daerah. Apalagi rencana itu muncul sebagai respons atas aspirasi publik.

“Terobosan positif Kemendagri itu, merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Walau idealnya terobosan Kemendagri ini sudah harus dilakukan sejak gelombang awal penunjukan Pj Kepala Daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, mengatakan bahwa aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah menjadi suatu kebutuhan.

Ada tiga hal yang menjadi faktor begitu pentingnya perturan teknis itu dilakukan.

Pertama, terkait adanya peraturan perundang-undangan yang berlainan. Kedua, sebagian aturan cenderung menimbulkan multitafsir.

“Ketiga, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 15/PUU-XX/2022 menyebut pentingnya pemenuhan syarat tertentu sebagai penjabat kepala daerah dan kebutuhan evaluasi berkala,” tegas Arif. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here