Diduga, Oknum Aparat Sipil Negara Tidak Komitmen Dan Wanprestasi Terancam Hukuman Disiplin

0
22

 

Bekasi-Patriot Indonesia

Beberapa waktu yang lalu Oknum ASN, di duga melakukan hal yang tidak boleh dilakukan dengan menandatangani komitmen hitam diatas putih, akan tetapi mengingkari dan wanprestasi,

Undang undang No 5 tahun 2014 Bab II Pasal 2 pada poin F dan G, Netralitas dan akuntabilitas, sudah di langgar oleh ASN tersebut , dengan lobi sana dan lobi sini untuk mencapai hasratnya untuk menduduki jabatan di Daerah, pendekatan ke para ketua ormas dengan meminta dukungan, tokoh masyarakat Daerah Tersebut dan Stakeholder yang berkepentingan sampai ke ketua dewan di berbagai praksi untuk memuluskan tujuan untuk menjabat sebagai penjabat Kepala Daerah Di Daerah Tersebut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikenai hukuman disiplin tingkat berat jika ketahuan meminta jabatan PJ Kepala Daerah. Hukuman berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan PJ Kepala Daerah hingga pemberhentian dengan hormat merupakan ancaman serius diatur PP Nomor 94 Tahun 2021.

Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa, Komisi Aparatur SIpil Negara beralamat Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53, RT.3/RW.4, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Menurut Ketua Umum Sebuah Organisasi di Daerah tersebut mengatakan Kalau sebelum duduk menjabat seorang ASN membuat perjanjian atau komitmen berarti itu sama saja korupsi, dan layak di pertanyakan? apa lagi menjanjikan sesuatu ini menurut sy melanggar norma dan hukum,walaupun saya bukan ahli hukum,komitmen ingin membangun daerah mah sah sah saja,
Tapi komitmen biar jadi penguasa itu yang tak boleh
Gratifikasi juga namanya

Hal senada juga di sampaikan oleh Hadromi SH dan Fatners para praktisi hukum yang tergabung di Firma Patriot Indonesia, bahwa hal ini kita bisa laporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan membawa bukti dukungan dari berbagai organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya masyarakat Juga Perjanjian Komitmen dengan Organisasi Wartawan, sebagai barang bukti.

Sebetulnya ada alternatif yang harus di jalankan yaitu:
1. Minta waktu untuk jumpa tagih janjinya
2. Kalau tidak bisa ditemui , Surati dan ingatkan bahwa ada janji,
3. Jika tidak dipenuhi, layangkan surat pencabutan dukungan dengan isi mencabut dukungan , disampaikan kepada yg berwenang,
4. Selanjutnya demo besar besaran agar dia diberhentikan, tentu harus ada satu kasus atau moment yg dianggap oleh peraturan adalah cacat hukum

Redaksi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here