Harapan Ormas Dan LSM Di Kabupaten Bekasi Dapat Dana Hibah Pembinaan Dari APBD Pemerintah Kabupaten

0
36

 

 

Bekasi-Patriot Indonesia

 

Ketua Umum Sniper Indonesia dan juga sebagai Pengamat Kebijakan Publik Gunawan memberikan saran untuk Pemerintahan Kabupaten Bekasi, untuk tahun anggaran yang akan datang jika memungkinkan dianggarkan ke Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat mendapatkan bantuan Hibah dana untuk pembinaan dan kemitraan.

Tentunya yang dapat penyaluran untuk Dana Hibah pembinaan dan kemitraan harus selektif dan tidak semua ormas/LSM harus dapat, kriteria kiriteria Ormas dan LSM harus jelas dan diatur dalam bentuk peraturan Daerah ( Perda ) Atau Peraturan Bupati ( Perbup )

Mbah Goen Menambahkan bahwa setiap Parpol dapat bantuan keuangan dari pemerintah, dan jika memungkinkan kenapa tidak Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat akan mendapatkan juga bantuan keuangan dari Pemerintah.

Sebetulnya biasanya sudah ada bantuan yang di salurkan melalui Kesbangpol sebagai induk Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pertahunnya tapi tidak pernah ada informasi dan tidak pernah ada sosialisasi, jika memang sudah menjadi Perda ataupun Perbup instansi terkait pastinya akan Transparan dalam pembagian hak Ormas dan LSM Pertahunnya

Kriteria Ormas dan LSM Yang masuk mendapatkan Uang bantuan hibah APBD Diantaranya

1. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat tercatat yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; Badan dan lembaga nirlaba, bersifat sukarela sosial berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat kerja daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;

3. dan Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

4. telah tercatat pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

5. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

6. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan

 

 

Redaksi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here